 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan narasumber lainnya usai tampil sebagai narasumber dalam acara Indonesia Food Summit 2021. (adpim). |
Jakarta, Analisakini.id- Saat ini Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi Sumbar mempunyai 16.000 kelompok tani (Keltan). Untuk meningkatkan SDM - nya Pemprov melakukan pelatihan pelatihan di kelas, membuat percontohan percontohan pertanaman di lapangan sehingga petani bisa melihat dan mengerjakan sendiri dalam penerapan teknologi.
"Kemudian sekolah lapangan yaitu belajar langsung lalu melakukan pembinaan dan pendampingan agar petani mampu dan menerapkan teknologi yang sudah dikembangkan dan diberikan," kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam dialog Food Summit 2021 di Jakarta, Selasa (25/5/2021).
Gubernur lebih lanjut mengatakan, sementara bagi nelayan pengolah diberikan pelatihan diversifikasi produk hasil perikanan sehingga melahirkan banyak inovasi pengolahan hasil perikanan.
"Pada saat ini sudah ada sekitar 160 jenis produk hasil perikanan seperti nagget ikan, crispy ikan, abon ikan, barger ikan pizza ikan, .sate ikan bakso ikan, rendang ikan dan jenis produk lainnya yang selama ini olahan ikan hanya olahan tradisional kini sudah banyak olahan milenial sesuai dengan permintaan pasar," ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga sampaikan, potensi dan pengaruh pangan terhadap sektor pariwisata jelas sangat terkait. Misalnya ketersediaan daging sapi tentu akan mendukung branding randang sebagai ikon pariwisata kuliner sumbar.
"Ketersediaan beras unggulan seperti beras solok yang wangi akan mendukung promosi nasi padang yang sangat diminati wisatawan. Ketersediaan hasil laut seperti ikan, udang dan lain-lain akan mendukung berkembangnya potensi kuliner laut di berbagai destinasi dan objek wisata di wilayah pesisir," ujarnya.
Gubernur mengatakan program dan strategi yang telah dilakukan antara lain Penyusunan Perda Penyelenggaraan Pariwisata Halal pada 2020, dimana tahun 2021 akan diturunkan menjadi penjabaran beberapa pergub termasuk kuliner halal. Sudah dan terus akan dilakukan fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal bagi para pelaku kuliner.
Saat ini, sebut Mahyeldi sedang dilakukan identifikasi potensi dan mapping kuliner sumatera barat baik jenis maupun pelaku untuk kemudian diberikan sosialisasi dan supervisi perbaikan kualitas, pendaftaran merk, promosi dan lain-lain. Terus dilakukan upaya pembentukan branding untuk produk-produk kuliner unggulan (randang, gulai itiak lado hijau, lamang tapai, teh talue, teh kawa daun, dll) menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat
Terkait dengan distribusi dan pengendalian harga Pemerintah Sumatera Barat dengan kegiatan, Gelar Pasar Murah melalui Toko Tani Indonesia Centre ( TTIC ), memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam cabe, bawang merah, dan beternak unggas ( ayam & itik ), melakukan operasi pasar bersama Bulog dan Kab./Kota, mengaktifkan peran Satgas Pangan, monitoring harga sembako setiap minggu bersama OPD terkait.
" Pada tahun ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas menetapkan Provinsi Sumatera Barat , sebagai provinsi terbaik, salah satu keberhasilannya adalah memiliki kebijakan yang mampu memberi dampak pengendalian harga dan akses pangan kepada masyarakat," katanya.
Mahyeldi mengatakantakan, dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan pertanian di Sumbar antara lain diberikan anggaran setiap tahun untuk pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan lebih dari Rp100 miliar yamg digunakan untuk pembelian benih, pupuk, alsintan, pelatihan, pendampingan, koordinasi dan sebagainya.
" Kita telah membuat kebijakan mendorong masyarakat membiasakan mengkonsumsi produk pertanian lokal, aman, beragam, sehat, dan berimbang salah satumya dengan mengkonsumsi produk pertanian organik," ajaknya.
Dalam sesi dialog tersebut Mahyeldi juga sampaikan, untuk mengatasi masalah ketersediaan pupuk, agar kebijakan penetapan HET dapat ditetapkan secara lokal dan subsidi yang diberikan kepada petani adalah subsidi harga pupuk.
"Sehubungan dengan permasalahan, harapannya KUR untuk sektor pertanian dapat ditetapkan sebesar 30% dan syarat jaminan untuk kredit sektor pertanian ditiadakan," harapannya.(***)
