 |
| H. Afrizal, SH, MH |
Padang, AnalisaKini.id - Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Barat (Sumbar) meminta kepada Gubernur untuk mengevaluasi total dan menyeluruh terhadap seluruh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Soalnya selama ini pengelolaan BLUD seperti pengelolaan rumah sakit yang termasuk dalam sektor Lain-lain PAD Yang Sah, belum dikelola dengan praktik bisnis yang sehat," kata juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar H. Afrizal,SH, MH, Rabu (14/10) dalam rapat kerja Banggar DPRD Sumbar dengan TAPD Sumbar di gedung DPRD Sumbar.
Bahkan, sambung Afrizal, ada kesan dikelola dengan sangat manja oleh dana APBD. Olehkarena itu, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Gubernur untuk mengevaluasi secara total dan menyeluruh terhadap semua BLUD sehingga didapatkan akar masalahnya berikut solusinya.
Dengan demikian, katanya, ke depan pengelolaan BLUD itu sesuai dengan harapan banyak pihak yaitu tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat secara kesinambungan.
"Kalau tidak, bisa dikelola profesional seperti halnya sebuah BLUD, kembalikan saja rumah sakit menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) seperti sediakala," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Afrizal juga menjelaskan, hasil pembahasan Banggar DPRD dengan TAPD Sumbar, memperlihatkan adanya tambahan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp409.526.108.000,00-, selain dari PAD sebesar Rp120.000.000.000,00.-.
Disepakati juga digunakan untuk penanganan COVID-19, penanganan dampak ekonomi daerah, penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman COVID-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan, target kinerja RPJMD provinsi yang belum tercapai sesuai skala prioritas serta pemenuhan kebutuhan anggaran yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD.
"Fraksi Partai Golkar setuju dengan kerangka demikian, tetapi porsi yang terkait dengan penanganan COVID-19 harus jelas dan terukur. Hal ini bisa mempedomani hasil evaluasi dan realisasi penggunaan dana APBD 2020 hingga kondisi terakhir," katanya.
Begitu pula, pada Belanja Tidak Terduga yang mengalami penurunan sangat drastis dari Rp327.000.000.000,00- (pada KUA PPAS tahun 2021) menjadi Rp18.418.528.627,00- atau turun sebesar Rp308.581.471.373,00-.
Pada RAPBD Perubahan 2020, Belanja Tidak Terduga mencapai Rp508.186.628.315,76 yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19, termasuk yang ditempatkan pada OPD-OPD terkait.
"Perubahan angka pada Belanja Tidak Terduga yang drastis itu, sementara di sisi lain kasus COVID-19 belakangan ini terus meningkat, tentu menimbulkan pertanyaan publik. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar berharap kepada Gubernur untuk memastikan anggaran penanganan COVID-19 tetap ada dan mendapat alokasi yang memadai," terang dia.
Afrizal menekankan hal ini penting untuk menghindari anggapan-anggapan miring di tengah masyarakat terkait penggunaan dana penangananCOVID-19.
"Sekali lagi ini, masih berkaitan dengan sejauhmana perkembangan dan evaluasi pelaksanaan dana penanganan COVID-19 pada APBD Perubahan 2020," tutupnya. (***)
.jpg)