 |
| Tito Karnavian. |
Jakarta, AnalisaKini.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, pemerintah akan menyiapkan regulasi mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di tengah terus meningkatnya kasus penyebaran Covid-19.
Tito menyampaikan, ada dua landasan hukum yang saat ini sedang disiapkan dan menjadi opsi, yakni melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang khusus mengenai masalah Covid-19 yang di dalamnya mengatur perihal pencegahan hingga penegakan hukum.
Selanjutnya, opsi yang disiapkan adalah Perppu yang lebih spesifik membahas mengenai protokol Covid-19 Pilkada. Tidak hanya itu, ada juga pilihan mengenai merevisi regulasi Peraturan KPU (KPU) mengenai Pilkada.
Tito melanjutkan, Indonesia akan mengacu pada beberapa negara yang tetap menjalankan pesta demokrasi seperti di Korea Selatan. Justru, kata Tito, momentum Pilkada 2020 seharusnya menjadi momentum bagi kepala daerah menangani dampak dari pandemi baik dari sosial maupun secara ekonomi.
"Skenario Pilkada 2020 jadi opsi, di samping itu merupakan praktik negara lain yang melaksanakan seperti Korea Selatan," kata Tito, dalam webinar secara daring yang diselenggarakan Kelompok Studi Demokrasi Indoneisa, Minggu (20/9/2020) seperti dikutip dari cnbcindonesia.com.
Kendati tetap diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, ada beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam Pilkada nanti, antara lain membatasi kampanye dalam rapat umum yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring.
"Rapat umum, konser, saya buat surat ke KPU, segala sesuatu yang menimbulkan kerumunan dibatasi," katanya.
Selain itu, nantinya waktu pemungutan suara juga ditambah dari sebelumnya hanya sampai pukul 13.00 menjadi pukul 15.00.
Namun, Tito menerapkan kebijakan berbeda dengan Pilkades. Ia memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diselenggarakan lebih dari 3.000 pemilihan tahun ini karena dinilai akan lebih rentan dari sisi pengawasan protokol kesehatan.(***)
.jpg)