 |
| Nevi Zuairina dan pengurus Alppind Sumbar bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. |
Jakarta, AnalisaKini.id -Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
"Alhamdulillah Fraksi PKS menginisiasi dan mendorong disahkannya RUU Ketahanan Keluarga menjadi Undang-Undang", tutur Hj. Nevi Zuairina usai dilantik menjadi ketua Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppind) Sumatera Barat periode 2020 -2024,Sabtu (26/9/2020).
Pada acara pengukuhan kepengurusan Alppind Sumbar ini, sekaligus diadakan seminar ketahanan keluarga yang dihadiri Guberburnur Sumatera Barat Irwan Prayitno Peserta yang hadir secara offline sekitar 70 orang dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan juga dihadiri secara online 391 orang.
Nevi dalam seminar itu menjelaskan, adanya aliansi perempuan peduli Indonesia ini, menjadi mitra pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun yang menjadi lokomotif penegakan HAM ini mesti dipikul bebannya sebesar-besarnya oleh negara, terutama pemerintah.
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menekankan akan ancaman bangsa ini diawali dari rapuhnya institusi keluarga. Banyaknya kasus perceraian, narkoba, penyimpangan prilaku dan masih banyak lagi yang mesti menjadi kewaspadaan kita bersama. Dan yang paling miris adalah perempuan dan anak banyak mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
"Keluarga adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah proses pembentukan peradaban. Pembinaan pribadi yang berkarakter, pembentukan keluarga yang kuat dan harmonis akan mewujudkan perbaikan lingkungan masyarakat secara mikro dan secara makro akan menjadi perbaikan negara secara keseluruhan", jelas Nevi.
Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan dalam kondisi pandemi seperti ini, ada tantangan bangsa yang diawali dari keluarga. Dengan terbukanya teknologi komunikasi yang masuk ke rumah bahkan kamar anak-anak berupa gadget, akan membuka tantangan ideologi yang mengikuti arus media. Tantangan sosial budaya yang di masa depan kemungkinan akan menyesuaikan secara drastis perubahan zaman. Begitu juga masalah psikologis masyarakat yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi informasi dimana sosial media begitu dominan di masyarakat.
"Tantangan terberat pada masa pandemi ini adalah tantangan ekonomi. Sebelum adanya pandemi saja masyarakat miskin Indonesia masih menjadi persoalan akut. Dengan bayang-bayang persoalan kesehatan, kini jurang resesi yang sudah di umumkan menteri keuangan merupakan tantangan ekonomi terberat hingga 2 tahun ke depan", jelasnya. (***)
.jpg)