Penanganan Bencana di Daerah Batas Harus Konkret dan Kompak

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, H.M Nurnas.

Pekanbaru, AnalisaKini—-Bencana banjir atau longsor di daerah perbatasan selain menestapan rakyat pasti mengganggu aksebilitas dan mobilitas masyarakat.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas saat pertemuan dengan Pemprov Riau, Rabu (8/7/2020) mengingatkan Pemprov berjiran, Riau dan Sumbar soal penanganan bencana alam di daerah batas.

“Kondisi bencana alam tidak memperdulikan batas daerah sehingga banjir di Kampar bisa berdampak ke Pangkalan dan begitu pula sebaliknya,”ujar Nurnas.

Politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini mengajak dua pemerintahan provinsi bertetangga ini untuk bekerja sama menghadapi, menangani dan merespon bencana alam di daerah batas.

“Bencana di Pangkalan itu imbasnya bisa kemana-kemana yang aksebilitas Sumbar-Riau terganggu, sehingga itu harus ada kerja sama dua provinsi ini dalam menangani bencana alam di tapal batas,”ujar Nurnas.

Apalagi dua jenis hutan di dua provinsi beda, di Riau hutan produksi sedangkan di Sumbar hutan lindung.

“Ini menjadi bagian kerja sama dalam penanganan bencana alam jika ini direspon oleh dua gubernur provinsi bertetangga ini, tentu kesusahan rakyat akibat bencana bisa diminimalkan,”ujar Nurnas.

Kadis Kominfo Sumbar Jasman Rizal menegaskan soal bencana alam 2017 sudah ada MoU soal penanganan bencana alam di daerah batas.

“MoU Sumbar, Riau dan PLN terkait bencana banjir di Kampar akibat debit air di PLT Koto Panjang dan terkait pembukaan bendungan. Dasar MoU ini bisa dilakukan upgrade MoU dengan kondisi bencana kini dan ke depan,” ujar Jasman.

Kepala Biro Pemerintahan Riau Sudarman mengatakan MoU itu harus ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

“Kita akan lihat lagi MoU 2017 dan jika harus ditindaklanjuti segera kita siapkan langkah-langkahnya, apalagi soal sungai kalau sudah melewati dua provinsi maka kewenangan di BP DAS,”ujar Sudarman. (rel/(***)

Bagikan