 |
| H.M Nurnas. |
Wajar, karena BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Kruangan Negara (SPKN) BPK. Yaitu melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-perundangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.
"Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan, oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu," kata Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, H.M Nurnas, Kamis (2/7/2020).
Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari salah satu permasalahan keuangan dan aset pemerintahan provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), dimana sampai saat ini masih banyak aset yang dimiliki tidak jelas, seperti Air Pacah, seputaran GOR H. Agus Salim, PIP dan beberapa tempat lainnya, sehingga WTP tersebut perlu dipertanyakan.
"Sekaitan dengan hal itu, maka WTP bukan berarti tidak adanya penyimpangan terhadap penyelenggara, karena penilaian yang dilakukan melalui sampel, tidak kesemua OPD, dikarenakan keterbatasan waktu," kata Nurnas.
Disebutkan, kalau saja BPK melakukan pemeriksaan faktual, secara menyeluruh tentu jelas akan ketahuan, aset milik Pemprov Sumbar banyak yang tidak terdata dan kepemilikannya bermasalah.
Ditegaskannya, hasil WTP merupakan laporan atas penyajian, hal ini menjadi eforia semata, namun rillnya tidak demikian, karena laporan itu tidak dilakukan menyeluruh. Bisa jadi yang diatas kertas agak bertentangan dengan faktanya.
"Apakah WTP sudah dapat dipastikan tidak akan ada penyimpangan, jawabnya belum tentu, karena yang diperiksa BPK hanya administrasi dan faktual yang diambil saja bukan faktual atas keseluruhan dan pembuat laporan ditunjuk ahli yang bisa melakukannya sehingga data yang perlu dimasukkan, dan data yang sebenarnya ada tapi akan menjadi sandungan dibuang," papar Nurnas lagi.
Nurnas menambahkan, itu baru aset yang sudah bertahun tidak bisa diselesaikan Gubernur, belum lagi terjadinya kelalaian dalam membangun Man Stadium untuk MTQ Nasional 2020, dimana pelaksanaan pembangunan dilakukan adendum sampai 3 kali, dan gedungnya masih belum selesai, serta jalan utama menuju lokasi bermasalah dengan masyarakat.
"Masyarakat harus tahu, WTP yang diraih bukan berarti bisa membebaskan penyelenggara dari pemeriksaan lain, jika dirasa ada kejanggalan, masyarakat boleh melapor pada perangkat hukum, sehingga akan jelas adanya kamuflase dalam membuat laporan," tukuk Nurnas.(***)
Bagikan
