 |
| Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si |
"Logika berpikirnya begitu karena kita meminimalisasi hal-hal yang tidak pas. Kalau bareng pemilu nasional 2024 rasanya sulit dan tidak mungkin," ujar Guspardi, Kamis, (25/6).
Legislator asal Sumbar ini menjelaskan, pelaksanaan Pilkada berdasarkan jadwal yang telah ada akan dilakukan pada 2020, 2022, dan 2023. Dengan begitu masa jabatan kepala daerah akan berakhir bervariasi pada 2026, 2027, dan 2028.
"Jadi waktu 2027 dianggap paling tepat. Jadi kemungkinan pilkada 2027 itu sangat dimungkinkan. Karena kalau 2026 akan ada kepala daerah yang dirugikan, kalau 2028 akan butuh Plt dalam waktu lama." kata Anggota Baleg DPR ini.
Dengan begitu setelah 2027 pelaksanaan Pilkada akan bisa dilakukan secara serentak dengan masa jabatan kepala daerah yang seragam.
Mantan Anggota dan Pimpinan DPRD sumbar ini berpendapat, ke depan sebaiknya ada pemisahan antara pemilu nasional dan daerah.
"Ini baru mau dirumuskan apa itu yang namanya pemilu nasional dan daerah. Jadi pemilu nasional itu Pilpres dan Pileg sampai ke daerah. Sementara pemilu daerah itu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kalau nanti fraksi-fraksi setuju maka akan bisa dilakukan Pemilu Nasional 2024 dan Pemilu daerah 2027," terangnya.
Keputusan dan aturan mengenai jadwal tersebut menurut mantan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar itu nantinya akan ditentukan melalui RUU Pemilu. Namun, prosesnya masih berada pada tahap awal. Saat ini Komisi II baru membentuk Panja dan baru mulai rapat untuk menentukan jadwal pembahasan. Ini sebenarnya masih prematur prosesnya melalui RUU Pemilu.
Sekarang panjanya sudah dibentuk. Kalau sudah ditetapkan di Komisi II akan diserahkan pada Baleg, kalau Baleg sudah menetapkan baru diparipurnakan dan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.
"Kami baru mulai rapatkan jadwal pembahasan belum ke substansi. Nanti Bamus yang menentukan apakah dibentuk Pansus atau diserahkan kepada Komisi II," ujar Guspardi. (***)
Bagikan
.jpg)