Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo
Budiman, menyerap aspirasi warga Kelurahan Koto Lalang, Lubuk Kilangan, Kota
Padang, saat reses perseorangan, Senin (2/2/2026).
PADANG, ANALISAKINI.ID--Warga Kelurahan Koto Lalang, Lubuk Kilangan, Kota
Padang, pun senang saat pertama kalinya dikunjungi wakil rakyat dari provinsi,
yakni Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Senin (2/2/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di kantor lurah setempat itu, memunculkan seabrek
aspirasi.
Aspirasi tersebut beragam, mulai dari
terkait pembangunan fisik, peternakan, pertanian, pemberdayaan SDM, UMKM,
pengelolaan sampah dan lainnya.
Ketua Forum Nagari Koto Lalang, Maulana
mengatakan kunjungan Evi Yandri menjadi kunjungan pertama kali wakil rakyat
dari provinsi.
"Ya, ini pertama kalinya kami
dikunjungi DPRD provinsi, biasanya hanya DPRD Padang. Kami berharap kunjungan
ini bisa membawa manfaat bagi warga Koto Lalang," katanya.
Ia mengatakan, pada umumnya masyarakat
Koto Lalang petani, sebagian lainnya UMKM dan pedagang kecil. "Untuk
pertanian ada permasalahan saluran irigasi yang rusak. Ada pula yang terban
karena banjir," katanya.
Ada pula sumber air dari Lubuk Tangah,
tapi pendistribusiannya tidak optimal karena belum dibeton atau belum dipasang
batu pondasi. Alhasil panen tidak optimal. Untuk mengatasinya masyarakat
sering gotong royong membersihkan endapan.
Selain itu, untuk mencari tambahan
penghasilan, para petani menyambi beternak. Oleh karena itu, mereka berharap
ada pelatihan untuk membuat pakan ternak.
Untuk UMKM, mereka sulit berkembang
karena keterbatasan keahlian dan modal. Usaha diantaranya seperti pembuatan
furnitur dari rotan dan keripik.
Selain itu, Karang Taruna meminta diberi
bantuan ternak bebek. Selama ini mereka sudah beternak bebek dengan merangkul
para pemuda. Upaya ini dilakukan dengan harapan para pemuda punya kesibukan dan
terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
Ada pula anggota LPS yang meminta
becak motor (bentor) untuk mengangkut sampah. Mereka hanya memiliki satu unit
bentor, sementara anggota LPS ada lima.
Kemudian ada yang meminta pembangunan
jalan baru. Lalu anggota posyandu yang mengeluhkan upah yang dipotong. Kemudian
pembangunan WC masjid, bantuan pengadaan Al-Quran. Terpenting pula perbaikan
kantor lurah.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri
menjelaskan, ia tidak ingin memberikan harapan palsu pada masyarakat. Oleh
karena itu ia menjelaskan ada regulasi yang harus dipenuhi dan ada pula
pembagian kewenangan pemerintah pusat, kota dan provinsi.
Evi mengatakan, kunjungannya ke Koto
Lalang tersebut merupakan kegiatan masa reses dimana wakil rakyat datang ke
tengah masyarakat menjemput aspirasi. Lalu aspirasi tersebut diperjuangkan
untuk bisa terwujud.
"Setelah saya dengar semua aspirasi
yang disampaikan memang kebanyakan merupakan kewenangan pemerintah kota, bukan
kewenangan pemerintah provinsi. Tapi itu tidak masalah, itu tergantung niat
wakil rakyatnya karena bisa diperjuangkan dengan koordinasi lintas kader partai
yang berada di kabupaten/kota atau pemerintah pusat," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, ada beberapa
aspirasi yang bisa dipenuhi dengan mengikuti regulasi seperti bantuan untuk
modal UMKM yang hanya bisa untuk kelompok dan berupa peralatan, bukan modal
uang. Begitu pula untuk pertanian atau peternakan, juga hanya bisa melalui
kelompok tani.
"Jadi tetap bisa kita penuhi, tapi
bantu penuhi syarat regulasinya, silakan hubungi staf saya untuk tindak
lanjut," ujar Evi lagi sambil memperkenalkan sejumlah stafnya untuk
masing-masing urusan, misalnya terkait pertanian, peternakan, UMKM dan
lainnya.
Begitu pula untuk bentor, ia mengatakan
bisa diberikan. Namun Evi juga mengajak masyarakat untuk memikirkan bahwa
pengangkutan sampah bukan solusi akhir. Ia meminta masyarakat aktifkan bank
sampah dan daur ulang.
Untuk permintaan pembangunan jalan baru
yang disebutkan sudah ada kesepatakan warga mau merelakan tanah/bangunan perlu
dilengkapi dengan dokumen. "Jika memang sudah selesai urusan pembebasan
lahannya, pemerintah provinsi akan melakukan betonisasi jalan," paparnya
lagi.
Untuk pembangunan kantor lurah, kata
Evi, bisa dilakukan dengan bantuan khusus kabupaten kota (BKK) dengan
berkoordinasi dengan pemerintah kota. Sementara pembangunan WC masjid bisa
dengan dana hibah dari dana provinsi.
Untuk sebagian aspirasi lain, Evi Yandri
memberikan langsung bantuan tunai dari kantong pribadinya. Diantaranya Rp 1
juta untuk kader posyandu yang mengeluhkan upah, Rp2 juta untuk pembelian
Alquran dan Rp1 juta untuk TPA/TPQ.
Dana yang diberikan langsung saat itu
juga oleh staf Evi Yandri disambut riang gembira oleh masyarakat.
"Kami tak menyangka langsung dikasih dananya," ujar salah satu kader
posyandu gembira.
Untuk diketahui, pelaksanaan kegiatan
tersebut Evi Yandri didampingi perwakilan dari sejumlah OPD provinsi,
diantaranya Dinas PSDA, Dinas BMKCTR, Dinas Perkimtan, Dinas perikanan dan
kelautan, Dinas perkebunan tanaman pangan hokoltura. Hadir pula Camat Lubuk
kilangan dan Lurah Koto Lalang. Sementara masyarakat yang hadir berkisar 100 orang. (n-r)
