 |
| Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar Muhayatul memberikan penjelasan di hadapan nelayan. (ist). |
Tarusan, AnalisaKini.id-Para nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan se Kecamatan Koto XI Tarusan keluhkan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam menangkap ikan. Termasuk, kurang berpihaknya pemerintah terhadap nasib nelayan.
Hal itu disampaikan para nelayan dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar Muhayatul, Jumat (19/3/2021) di Tarusan
Tokoh muda Pesisir Selatan ini berkunjung untuk menampung aspirasi sekaligus mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi para nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, Muhayatul, yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat ini didampingi
Kepala Bidang (Kabid) tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Juga ikut mendampingi, Kepala Pelabuhan Kecamatan Koto XI Tarusan beserta 4 orang penyuluh perikanan.
Menyikapi persoalan yang dihadapi para nelayan, Mantan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumbar ini berharap motivasi para nelayan tidak kendor untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dia tegaskan, sangat banyak tantangan yang harus dihadapi para nelayan untuk mencari nafkah. Tidak hanya tantangan alam, seperti cuaca yang tidak bersahabat, badai, hari terang dan permasalahan alam lainnya.
Para nelayan juga akan berhadapan dengan para pemilik modal besar yang mengoperasikan alat tangkap besar dan modern.
“Saya bersama kawan-kawan di Komisi II DPRD Sumbar akan terus berupaya mencari solusi terhadap persoalan nelayan. Kita berharap ke depan akan lahir para pengusaha baru dari para nelayan,” ujar Muhayatul.
Muhayatul mencermati para nelayan tradisional masih dihadapkan dengan persoalan pemasaran hasil tangkapan yang masih lemah. “Mereka belum memiliki alat pendingin yang baik sehingga bisa merusak ikan hasil tangkapan. Ini harus dicarikan solusi dan kita akan dorong Pemprov Sumbar untuk menyiapkan coolstorek di setiap pelabuhan untuk bisa sebagai menampung sementara hasil tangkapan nelayan,” ujarnya.
 |
| Muhayatul bersama para nelayan usai pertemuan.(ist). |
Muhayatul juga mendorong pemerintah untuk memperhatikan jaminan keselaman nelayan melalui asuransi nelayan hingga kapal berkapasitas 30 GT sesuai dengan wewenang pemerintah provinsi.
Dia menegaskan, pemerintah sudah buat nerbagai kebijakan, seperti larangan operasi pukat trawl, bantuan bikin unit pengelolaan ikan, sampai berikan asuransi nelayan. Hal ini ujarnya betul betul diterapkan agar nelayan tradisional tidak merasa dirugikan.
Pada kesempatan itu,dia juga mengharapkan nelayan memperbaiki manajemen keuangannya sehingga bisa mencipatan pengusaha pengusaha baru di bidang perikanan dan meningkatkan ekonomi para nelayan tersebut. (rel)
.jpg)